DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Persetujuan 5 Raperda Sekaligus Rancangan Peraturan Tatib Dewan

wiwiek, 13 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

DEPOK,-
DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna terkait Persetujuan DPRD Depok terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan DPRD Depok tentang tata tertib DPRD Kota Depok.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari di dampingi Tajudin Tabri, Hendrik Tangke Alo serta di hadiri Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, juga Sekda Kota Depok Hardiono, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Adapun Lima Raperda tersebut diantaranya adalah :

- Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR). 
- Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah. 
- Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan Kelas III pada RSUD Depok. 
- Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan. 
- Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi bidang perhubungan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari yang menjadi pimpinan sidang mengatakan, tiga Raperda dan Rapertatib DPRD Kota Depok telah selesai proses fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat.

“Dan sudah dibahas oleh Pansus dengan perangkat daerah serta bagian hukum sekretariat daerah Kota Depok,” papar Yeti dalam sidang.

Yeti menuturkan, Untuk Raperda terkait Pajak Daerah dan Raperda tentang retribusi bidang perhubungan, juga telah disetujui dan akan dilakukan evaluasi oleh Provinsi Jawa Barat.

“Sehingga jumlah Raperda yang akan di tetapkan dalam keputusan DPRD hari ini adalah 5 Raperda dan Rancangan Peraturan Tatib DPRD Kota Depok,” tuturnya.

Sementara dalam Raperda Bidang Perhubungan, tercatat di dalamnya peraturan tentang garasi mobil. Kendati sudah disahkan, Raperda Perhubungan tentang garasi mobil, Yeti mengatakan, sebelum diterapkan peraturan daerah tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok.
Sebab, kata Yeti, masyarakat Depok ini mobilisasi tinggi sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk kegiatannya.

Peraturan ini pun, jelas Yeti, bukan melarang masyarakat memiliki lebih dari satu kendaraan khususnya roda empat.

“Tapi juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemerintah daerah sudah menunjang fasilitas-fasilitas transportasi umum yang benar-benar layak, aman dan bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya

Bila nantinya Perda tersebut sudah disahkan, akan melalui tahap pembahasan oleh Pansus untuk di evaluasi yang kemudian baru akan di tetapkan sebagai Peraturan oleh Wali Kota Depok.

Jika sudah dibuat Peraturan, Yeti mengatakan secara otomatis aturan tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat dalam hal pengadaan dan pelayanan transportasi umum.

“Karena kita tidak bicara transportasi umum dari satu sisi saja. Tapi kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar perempuan, disabilitas, dan anak- anak,” ujarnya.

Rapat paripurna juga diwarnai intruksi dari Wakil Ketua DPRD Tajudin Tabri yang menghentikan pembacaan ketika namanya tidak disebutkan sebagai nama pendamping pansus 3 saat Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam Rangka Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap 5 Raperda Kota Depok dan rancangan peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok.

“Harusnya sebelum dibacakan terlebih dahulu dikoreksi, ini akan ditanda tangani oleh ketua/wakil ketua DPRD dan disaksikan oleh kepala OPD. Nanti disangkanya saya tidak bekerja,” tegas Tajudin Tabri yang menyela pembacaan laporan dari wakil ketua pansus 3 Edi Masturo pada sidang yang digelar Rabu (08/01/2020).

Sementara dikesempatan yang sama, Hendrik Tangke Allo sebagai Wakil Ketua DPRD  juga berintruksi kepada Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna agar menegur keras ASN yang tidak hadir dalam rapat paripurna. 

“Rapat paripurna saat ini terkait dengan tarif RSUD Depok, seharusnya Direktur RSUD Depok hadir dalam paripurna ini. Wali kota, Wakil Wali Kota Depok harus menegur dengan keras terkait dengan kehadiran bahkan bagi kepala OPD yang tidak hadir,” ujar Hendrik.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengucapkan terima kasih kepada DPRD Depok yang telah menyetujui Lima Raperda Kota Depok.

“Terimakasih atas berbagai kritikan, ini sebagai masukan kepada kami, Pemerintah kota Depok agar lebih baik lagi kedepannya,” pungkas Pradi. (Wiwiek)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu