Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya. Pernyataan ini disampaikan saat acara serah terima jabatan. Beliau menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan, namun hasilnya belum sesuai harapan.
Kabupaten Tasikmalaya dilaporkan menerima aliran dana hingga Rp700 miliar untuk infrastruktur. Jumlah ini tergolong besar jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, bahkan melebihi Garut. Namun, kondisi jalan di Tasikmalaya masih banyak yang rusak dan belum mendapatkan perbaikan yang signifikan.
Kritik Keras terhadap Pengelolaan Anggaran
Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan tidak sebanding dengan kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat. Banyak jalan yang masih rusak parah dan belum tersentuh pembangunan. Beliau menekankan pentingnya evaluasi terhadap proses pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah tersebut.
Kekecewaan ini bukan hanya soal jalan rusak. Dedi Mulyadi juga menyoroti masih banyaknya fasilitas umum yang belum memadai. Hal ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan anggaran yang perlu diusut tuntas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama.
Target Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat
Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan target ambisius: seluruh infrastruktur jalan di Jawa Barat harus sudah diperbaiki dengan beton atau hotmix dalam waktu tiga tahun ke depan. Target ini berlaku hingga ke pelosok desa. Perbaikan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Selain infrastruktur jalan, Dedi Mulyadi juga menargetkan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan pasar tradisional. Semua sekolah diharapkan memiliki toilet yang layak. Pasar-pasar tradisional diharapkan tertata rapi dan bersih. Ini semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pasar Tradisional
Program pembangunan toilet layak di setiap sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan siswa. Sementara itu, penataan pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kebersihan lingkungan. Kedua program ini saling berkaitan dan mendukung program pembangunan infrastruktur.
Lebih jauh lagi, Dedi Mulyadi juga mendorong program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Potensi Kabupaten Tasikmalaya
Dedi Mulyadi mengakui potensi besar Kabupaten Tasikmalaya di sektor kerajinan dan budaya. Ia menyebutkan berbagai kerajinan tradisional seperti boboko, cetok, bilik bambu, dan hihid yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Potensi ini perlu digali dan dikembangkan lebih optimal.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kearifan lokal, Dedi Mulyadi bahkan mengusulkan pemasangan boboko dan hihid raksasa di gerbang masuk Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini diharapkan dapat menjadi ikon daerah dan menarik wisatawan. Penggunaan ikon budaya juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Ancaman Kerusakan Alam
Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti ancaman kerusakan alam akibat tambang ilegal di kawasan Gunung Galunggung. Beliau menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem pertanian dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Tasikmalaya. Kerusakan lingkungan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian daerah.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata dan kerajinan lokal, misalnya, harus diiringi dengan upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi kunci utama.
Penggunaan Anggaran Hibah
Dedi Mulyadi menyarankan agar anggaran hibah dibatasi dan lebih diprioritaskan untuk belanja langsung yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia juga meminta agar anggaran tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis, seperti pengecatan kantor pemerintah dengan warna partai tertentu.
Ia menekankan pentingnya netralitas pemerintah dan pemisahan antara urusan politik dan birokrasi. Tim sukses hanya berperan hingga masa pemilihan. Setelah itu, pemerintahan harus dijalankan oleh aparatur negara sesuai struktur yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Harapan untuk Kabupaten Tasikmalaya
Dedi Mulyadi berharap agar kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat membawa perubahan nyata dan menciptakan kabupaten yang bersih (“resik”) dalam segala aspek. Kebersihan jalan, kampung, kantor pemerintahan, dan kepemimpinan diharapkan dapat terwujud. Hal ini penting untuk meningkatkan citra dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, kritik Dedi Mulyadi terhadap kondisi infrastruktur di Tasikmalaya menjadi sorotan penting. Pernyataan tersebut tidak hanya menyoroti buruknya kondisi infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan anggaran, pembangunan berkelanjutan, dan pentingnya pemerintahan yang bersih dan profesional. Harapannya, kritikan ini dapat menjadi pemicu perubahan nyata di Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh Jawa Barat.
