Sejumlah pekerja tambang di Galian C Gunung Kuda Cirebon menyampaikan keluhan kepada Dedi Mulyadi, yang tengah meninjau lokasi longsor di tambang tersebut. Mereka merasa kehilangan mata pencaharian akibat pencabutan izin pertambangan.
Salah satu pekerja mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. Penghasilan mereka sehari-hari sangat bergantung pada pekerjaan di tambang tersebut. Mereka khawatir tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Tanggapan Dedi Mulyadi dan Masalah yang Lebih Besar
Dedi Mulyadi menjelaskan prioritas utamanya adalah mengatasi masalah longsor yang merupakan bencana besar. Ia menekankan perlunya menyelesaikan permasalahan yang lebih besar terlebih dahulu sebelum menangani dampak pencabutan izin.
Meskipun demikian, Dedi memberikan jaminan bahwa para pekerja tambang akan mendapatkan pekerjaan alternatif. Ia menyebut beberapa pilihan pekerjaan seperti kuli bangunan, pekerja kebersihan, atau pekerjaan pertanian.
Namun, pernyataan Dedi ini menuai reaksi dari para pekerja. Mereka mempertanyakan kesetaraan peluang kerja dan potensi penghasilan yang akan mereka terima di pekerjaan alternatif tersebut. Mereka khawatir pekerjaan pengganti tidak akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Perbandingan Penghasilan dan Tanggung Jawab
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penghasilan pekerja tambang di Gunung Kuda Cirebon bervariasi, berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per hari. Ia membandingkan hal ini dengan risiko pekerjaan tambang yang berbahaya dan berujung pada kematian beberapa pekerja akibat longsor.
Ia mempertanyakan siapa yang akan menanggung biaya hidup keluarga dari 21 korban meninggal dunia akibat longsor tersebut. Dedi menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya berada di pundak para penambang yang masih tersisa, melainkan juga pemerintah.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menimpali dengan pernyataan bahwa pemerintah telah mendata seluruh korban dan akan memperhatikan kebutuhan mereka. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan bantuan dari pemerintah kepada keluarga korban.
Analisis Lebih Dalam Mengenai Dampak Penutupan Tambang
Penutupan tambang di Gunung Kuda Cirebon menimbulkan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Hilangnya mata pencaharian utama berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut.
Pemerintah perlu merumuskan program relokasi dan pelatihan keterampilan bagi para pekerja tambang agar mereka dapat beradaptasi dengan pekerjaan alternatif. Program ini perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan keahlian para pekerja agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang layak.
Pentingnya Program Jaring Pengaman Sosial
Selain program pelatihan, pemerintah juga perlu menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai. Hal ini penting untuk membantu para pekerja dan keluarga korban longsor memenuhi kebutuhan hidup sementara mereka mencari pekerjaan baru. Bantuan ini bisa berupa bantuan tunai, sembako, dan akses kesehatan.
Keberadaan jaring pengaman sosial merupakan langkah krusial untuk mencegah dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Keberhasilan program ini akan menjamin kesejahteraan masyarakat terdampak penutupan tambang tersebut.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Peristiwa longsor di tambang Gunung Kuda Cirebon menyoroti pentingnya aspek keselamatan kerja dan perencanaan mitigasi bencana di sektor pertambangan. Penanganan dampak penutupan tambang juga membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dari berbagai pihak.
Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam memberikan solusi yang komprehensif, tidak hanya fokus pada pencabutan izin, tetapi juga pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
Adanya transparansi dan keterbukaan informasi terkait kebijakan penutupan tambang dan program bantuan yang diberikan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
