Asep Wahyuwijaya, Ketua Bidang ESDM DPP Partai NasDem, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara. Danantara berhasil mengumpulkan dividen hingga Rp 110 triliun, melampaui target Kementerian Investasi sebesar Rp 170 triliun dan target Kementerian BUMN sebesar Rp 90 triliun. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas transformasi BUMN yang dilakukan Danantara.
Apresiasi ini disampaikan Asep Wahyuwijaya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi Pertamina dan PLN di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Mei. Namun, Asep juga menyoroti konsekuensi pengalihan dividen BUMN dari Kementerian Keuangan ke Danantara. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan negara yang diterima Kementerian Keuangan.
Dampak Pengalihan Dividen dan Tanggung Jawab BUMN
Oleh karena itu, Asep menekankan pentingnya Pertamina dan PLN untuk memberikan kontribusi tambahan bagi pendapatan negara. Salah satu caranya adalah dengan mengefisiensikan besaran angka subsidi yang diberikan. Hal ini penting untuk menutupi pengurangan pendapatan negara akibat pengalihan dividen.
Lebih lanjut, Asep meminta Pertamina untuk menjelaskan secara detail mengenai asumsi dasar lifting minyak Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 600-605 ribu barel per hari. Asep mempertanyakan berapa bagian dari target tersebut yang menjadi tanggung jawab Pertamina dan seberapa akurat capaian produksi Pertamina.
Transparansi dan Akuntabilitas Pertamina
Asep juga mengingatkan pentingnya kepatuhan Pertamina terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) 9040:2021. Standar ini mengatur Sistem Jaminan Kuantitas untuk akuntabilitas dan transparansi aliran kuantitas sub bidang migas. Penerapan SNI ini penting untuk memastikan data kuantitas migas yang dilaporkan akurat dan transparan, sehingga kontribusi finansial Pertamina ke negara (pajak dan non-pajak) dapat dihitung secara akurat.
Dengan menerapkan sistem jaminan kuantitas (quantity assurance), Pertamina dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini akan mempermudah penghitungan kontribusi finansial Pertamina bagi negara, baik dari sisi pajak maupun pendapatan negara bukan pajak.
Efisiensi Subsidi PLN
Terkait PLN, Asep mempertanyakan kesesuaian besaran subsidi dengan jumlah gigawatt yang didistribusikan. Ia menyarankan agar besaran subsidi PLN tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga penerima subsidi, tetapi juga dikonversikan secara riil ke dalam jumlah material arus listrik yang didistribusikan.
Dengan demikian, jumlah besaran subsidi yang diberikan dapat lebih akurat dan efisien. Asep meminta PLN untuk melaporkan secara akurat dan transparan jumlah total material arus listrik yang telah didistribusikan kepada penerima subsidi.
Pentingnya Manajemen Produksi dan Distribusi yang Efisien
Asep menekankan pentingnya perbaikan tata kelola manajemen produksi dan distribusi di Pertamina dan PLN. Perbaikan ini meliputi penyampaian laporan yang presisi tentang kuantitas material yang diproduksi dan didistribusikan. Hal ini sangat penting mengingat kondisi perekonomian yang masih lesu dan ruang fiskal yang terbatas.
Sebagai penutup, Asep Wahyuwijaya menegaskan fokusnya pada bagaimana BUMN dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi pendapatan, dan efisiensi biaya serta subsidi dalam proses transformasinya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.
Secara keseluruhan, RDP Komisi VI DPR RI dengan Pertamina dan PLN ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BUMN di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan kontribusi optimal BUMN bagi pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.
Informasi tambahan: RDP ini juga membahas beberapa isu terkait rencana investasi dan pengembangan bisnis Pertamina dan PLN kedepannya. Detail rencana tersebut akan dibahas pada RDP selanjutnya.
Editor: Ali Zulhaj
