Aspirasi warga Rumpin, Kabupaten Bogor, akhirnya didengar pemerintah setelah aksi demonstrasi yang mereka lakukan pada Kamis, 19 Juni 2025. Audiensi yang digelar di Pendopo melibatkan Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) dan pejabat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, HMR menyampaikan berbagai keresahan masyarakat, terutama mengenai dampak negatif pertambangan di wilayah tersebut dan lambannya pembangunan infrastruktur. Mereka meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan.
Tanggapan Pemerintah Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh Bupati Rudy Susmanto, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan beberapa kepala dinas terkait, merespon aspirasi tersebut dengan serius. Kehadiran pejabat daerah yang lengkap menunjukkan komitmen mereka dalam menangani permasalahan ini.
Bupati Rudy Susmanto menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti semua masukan yang disampaikan secara bertahap dan transparan. Progres penyelesaian aspirasi tersebut akan dipantau secara berkala.
Ia menekankan pentingnya membangun pondasi yang kuat terlebih dahulu, baik dalam pemerintahan maupun infrastruktur, agar pembangunan berkelanjutan dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan yang lebih masif direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun.
Bupati juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang sudah dianggarkan, khususnya di wilayah Rumpin dan sekitarnya.
Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk membangun Kabupaten Bogor dengan hati nurani dan niat yang tulus, demi mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik.
Harapan Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR)
Junaedi, perwakilan HMR, menyampaikan apresiasi atas sambutan positif dari Pemkab Bogor yang menerima audiensi dengan formasi lengkap. Audiensi ini dianggap sebagai momentum penting bagi masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Mereka berharap agar Pemkab Bogor dapat segera mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi, khususnya dampak pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata. HMR juga berharap agar proses penuntasan aspirasi tersebut terus dikawal, tidak hanya berhenti pada pertemuan seremonial.
Permasalahan yang Dihadapi Warga Rumpin
Dampak Pertambangan
Aktivitas pertambangan di Rumpin menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Hal ini perlu ditangani secara serius untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah dan melindungi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan, menuntut perusahaan tambang untuk bertanggung jawab atas dampak negatif aktivitas mereka dan menerapkan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.
Lambannya Pembangunan Infrastruktur
Kurangnya infrastruktur dasar, seperti jalan, sanitasi, dan akses kesehatan, juga menjadi keluhan utama masyarakat Rumpin. Kondisi infrastruktur yang buruk menimbulkan kesulitan dalam mobilitas dan akses terhadap layanan publik.
Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Rumpin. Prioritas pembangunan harus diberikan pada infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, irigasi, dan sarana kesehatan.
Ketimpangan Pembangunan
Masyarakat Rumpin merasa pembangunan di wilayah mereka tidak merata dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Bogor. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar.
Pemerintah perlu merumuskan strategi pembangunan yang lebih adil dan merata. Pembangunan di wilayah Rumpin harus diprioritaskan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penyimpangan.
Kesimpulan
Pertemuan antara Pemkab Bogor dan HMR merupakan langkah awal yang positif dalam menyelesaikan permasalahan di Rumpin. Komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi warga perlu dikawal dan diawasi untuk memastikan agar janji yang disampaikan benar-benar direalisasikan.
Partisipasi aktif masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawasi proses pembangunan juga sangat penting untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Rumpin.
Partisipasi aktif dari masyarakat dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak diperlukan agar pembangunan di Rumpin dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Editor: Eka Rahmawati
Artikel Terkait:
Terkini:
