Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan peringatan keras kepada tim sukses kepala daerah terpilih. Mereka diminta untuk mundur dari gelanggang politik dan tidak lagi ikut campur dalam pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi. Dedi Mulyadi menyoroti praktik “orang titipan” yang sudah menjadi rahasia umum dalam pemerintahan pasca pilkada.
Dalam pidato yang viral di kanal YouTube-nya, Dedi Mulyadi secara gamblang mengkritik fenomena ‘politik balas budi’ atau “politik titipan”. Tim sukses seringkali menuntut imbalan atas jasa mereka selama kampanye.
Praktik Politik Titipan: Ancaman bagi Pemerintahan yang Bersih
Praktik ini telah menjadi masalah kronis dalam politik Indonesia. Tim sukses dan pendukung politik sering menuntut posisi strategis di pemerintahan atau BUMD sebagai imbalan atas dukungan mereka.
Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas kinerja birokrasi dan mengikis kepercayaan publik. Jabatan-jabatan penting diisi oleh orang yang memiliki koneksi politik, bukan kompetensi.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa masa kerja tim sukses berakhir saat pelantikan kepala daerah. Setelah itu, yang bekerja adalah ASN profesional, bukan mereka yang “berjasa” dalam kampanye.
Dampak Negatif Politik Titipan
Penunjukan pejabat berdasarkan koneksi politik berdampak buruk bagi pemerintahan. Kinerja pemerintahan menjadi tidak optimal karena didominasi oleh kepentingan politik, bukan kepentingan publik.
Hal ini juga dapat menyebabkan korupsi dan ketidakadilan. Pejabat yang tidak kompeten cenderung lebih rentan terhadap korupsi dan nepotisme.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan pun menurun. Publik menjadi pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Solusi untuk Membangun Pemerintahan yang Bersih
Dedi Mulyadi mendorong kepala daerah untuk menunjukkan kepemimpinan yang berani dan tegas. Mereka harus mampu menolak tekanan dari tim sukses dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Partisipasi politik yang sehat seharusnya melalui jalur resmi, yaitu DPRD. Partai politik perlu memperjuangkan aspirasi melalui mekanisme yang sudah ada, bukan dengan transaksi jabatan di belakang layar.
Selain itu, penting untuk meningkatkan profesionalisme ASN. ASN harus bebas dari intervensi politik dan fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan. Masyarakat harus aktif dalam memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.
Transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan. Pemerintah harus terbuka dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan praktik politik titipan dapat di minimalisir. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa.
Target Pembangunan Jawa Barat
Dedi Mulyadi juga memaparkan target pembangunan Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan. Beberapa program unggulan yang akan diprioritaskan antara lain:
Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Dengan adanya kepemimpinan yang tegas dan komitmen dari pemerintah, diharapkan target pembangunan tersebut dapat tercapai.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini mencerminkan keresahan publik terhadap praktik politik titipan yang merugikan. Pemberantasan praktik ini memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Diharapkan, dengan adanya pernyataan tegas dari Gubernur Dedi Mulyadi, para kepala daerah terpilih akan lebih berani dalam mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan secara bersih dan profesional.
Editor: Bayu Putra
