Miliarder Elon Musk melontarkan kecaman keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut RUU tersebut sebagai “kekejian yang menjijikkan,” memperlebar keretakan antara kedua figur publik yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu. Pernyataan Musk ini muncul setelah ia mengundurkan diri dari pemerintahan Trump pekan lalu, setelah menjabat selama 129 hari.
RUU yang mencakup pengurangan pajak multi-triliun dolar AS dan peningkatan belanja pertahanan, sekaligus memungkinkan pemerintah AS untuk meminjam lebih banyak uang, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bulan lalu. Musk, melalui unggahan di platform X, mengekspresikan penolakannya terhadap RUU tersebut.
Respons Elon Musk dan Kritik Terhadap RUU Belanja
Elon Musk, melalui serangkaian unggahan di platform X pada 3 Juni 2025, mengatakan RUU belanja tersebut “keterlaluan dan penuh tipu daya”. Ia menambahkan bahwa RUU ini akan secara signifikan meningkatkan defisit anggaran, yang diperkirakan mencapai USD 2,5 triliun, dan membebani warga AS dengan utang yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks politik AS, “tipu daya” merujuk pada pengeluaran untuk proyek-proyek di daerah pemilihan anggota parlemen.
Musk sebelumnya berjanji untuk mendanai tantangan kampanye terhadap anggota Partai Republik yang menolak agenda Trump. Ia menambahkan peringatan politik dalam unggahan lainnya, menyatakan bahwa pada November tahun depan, mereka akan memecat semua politikus yang mengkhianati rakyat Amerika Serikat. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, merespons komentar Musk dengan mengatakan bahwa Presiden Trump telah mengetahui posisi Musk terkait RUU ini dan menganggapnya sebagai RUU yang “besar dan indah.”
RUU dan Dampaknya terhadap Pagu Utang serta Perpecahan di Partai Republik
RUU tersebut juga mencakup perpanjangan pemotongan pajak yang akan segera berakhir, yang disahkan pada pemerintahan Trump pertama tahun 2017. RUU ini juga mengalokasikan dana untuk belanja pertahanan dan pendanaan deportasi massal imigran tidak berdokumen. Aspek yang menuai kritik dari kalangan konservatif fiskal adalah rencana untuk menaikkan pagu utang sebesar USD 4 triliun.
Perdebatan seputar RUU ini telah memicu perpecahan internal di Partai Republik. Senator Kentucky, Rand Paul, menyatakan tidak akan mendukung RUU tersebut jika pagu utang dinaikkan. Ia memperingatkan bahwa Partai Republik akan menanggung beban utang akibat persetujuan RUU ini. Presiden Trump merespon pernyataan Paul melalui media sosial, menuduhnya kurang memahami RUU dan menyatakan bahwa masyarakat Kentucky tidak akan menerimanya. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pemimpin mayoritas Senat, John Thune, menyatakan rencana untuk melanjutkan pembahasan RUU.
Tanggapan Pihak Pemerintah dan Alasan di Balik Kekecewaan Musk
Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, menyatakan bahwa Elon Musk salah menilai RUU ini dan menyebutnya sebagai langkah penting. Johnson mengaku telah melakukan panggilan telepon selama 20 menit dengan Musk terkait RUU tersebut pada hari Senin. Ia juga menyampaikan bahwa penghapusan bertahap kredit pajak kendaraan listrik dapat berdampak pada Tesla.
Salah satu penyebab kekecewaan Musk adalah penolakan permintaannya untuk menggunakan sistem satelit Starlink miliknya dalam kontrol lalu lintas udara FAA. Penolakan ini didasarkan pada masalah teknologi dan potensi konflik kepentingan. Pernyataan-pernyataan kontradiktif dari berbagai pihak menunjukkan kompleksitas dan kontroversi di balik RUU ini, serta dampaknya yang luas terhadap politik dan perekonomian Amerika Serikat. Ke depannya, perkembangan proses legislasi RUU ini serta dampaknya terhadap berbagai pihak masih perlu dipantau secara ketat.
