Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi tengah menghadapi kendala serius. Sebanyak 37 sub penyalur BBM jenis Solar dan Pertalite masih mengandalkan rekomendasi sementara yang hanya berlaku satu bulan. Ketidakjelasan status izin ini berdampak signifikan pada penyaluran BBM di daerah tersebut.
Ketidakpastian ini telah berlangsung sejak awal tahun 2025, menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi para sub penyalur. Mereka kesulitan beroperasi secara legal dan beresiko menyebabkan kelangkaan BBM di pasaran.
Izin yang Tak Kunjung Jelas: Ancaman Distribusi BBM Subsidi di Flores Timur
Para sub penyalur di Flores Timur mengeluhkan lambatnya penerbitan Surat Keputusan (SK) resmi perpanjangan izin usaha mereka. Rekomendasi sementara yang hanya berlaku sebulan memaksa mereka untuk terus-menerus mengajukan perpanjangan, yang prosesnya memakan waktu lama.
Situasi ini berujung pada terhambatnya distribusi BBM subsidi. Ketika proses perpanjangan izin molor, mereka terpaksa menghentikan operasional, mengakibatkan kelangkaan di lapangan. Salah satu sub penyalur bahkan menyatakan bahwa hal ini membuka peluang bagi praktik penyaluran BBM secara ilegal.
Lonjakan Distribusi BBM di Masa Izin Kadaluarsa: Misteri di Balik Distribusi Ilegal?
Lebih lanjut, para sub penyalur dari Adonara, Titehena, Demong Pagong, dan Larantuka mempertanyakan lonjakan distribusi Solar dan Pertalite subsidi pada Januari hingga Maret 2025. Pada periode tersebut, mereka tidak beroperasi karena izin usaha mereka yang kadaluarsa pada Februari 2025.
Pertanyaan besar muncul: dari mana asal pasokan BBM subsidi jika para sub penyalur resmi tidak beroperasi? Dugaan kuat mengarah pada praktik distribusi BBM ilegal yang selama ini dibiarkan. Mereka mencurigai adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini.
Peran Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang Dipertanyakan
Para sub penyalur menilai Pemerintah Kabupaten Flores Timur kurang responsif dalam mengatasi masalah ini. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SK tetap, bukan hanya rekomendasi sementara yang rentan menimbulkan masalah.
Ketidakjelasan status ini menimbulkan keresahan dan kerugian bagi sub penyalur. Mereka menghadapi risiko denda, bahkan penutupan usaha, karena beroperasi tanpa izin resmi yang tetap. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan pasokan BBM subsidi secara lancar dan terjamin.
Menunggu Kepastian: Harapan Sub Penyalur untuk Izin Tetap dan Distribusi Lancar
Meskipun telah mendapatkan rekomendasi sementara untuk periode April-Mei dan Mei-Juni 2025, distribusi BBM subsidi di lapangan justru lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak di luar ke-37 sub penyalur resmi. Situasi ini semakin memperkuat kecurigaan mereka akan adanya praktik ilegal.
Kini, ke-37 sub penyalur menunggu rekomendasi sementara untuk periode Juni-Juli 2025. Mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan SK tetap agar kepastian hukum terjamin dan distribusi BBM subsidi dapat berjalan lancar. Kecepatan penerbitan SK ini menjadi kunci agar kelangkaan BBM dan praktik ilegal dapat diatasi.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait masalah ini. Kejelasan status izin dan langkah tegas untuk memberantas praktik ilegal sangat dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat Flores Timur. Ke depan, pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme perizinan yang lebih efisien harus diterapkan untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa. Kondisi ini juga perlu menjadi pembelajaran berharga bagi daerah lain agar masalah serupa dapat diantisipasi sedini mungkin.
