Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kritikan tajam pada acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara besarnya anggaran daerah dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaannya melihat kondisi infrastruktur di Tasikmalaya, khususnya jalan-jalan yang rusak parah. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk Tasikmalaya terbilang besar, mencapai 700 miliar rupiah – angka terbesar di Jawa Barat setelah Garut.
Alokasi Anggaran yang Tidak Tepat Sasaran
Menurutnya, besarnya dana tersebut seharusnya mampu mendorong percepatan perbaikan fasilitas publik dasar seperti jalan. Namun, realitanya infrastruktur jalan masih sangat buruk. Hal ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah.
Dedi Mulyadi secara tegas meminta agar pemerintah daerah lebih selektif dalam penggunaan anggaran, khususnya mengurangi pengeluaran untuk hibah. Ia menilai, hibah yang besar justru tidak berdampak pada perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Dampak Buruk Penambangan di Kawasan Galunggung
Selain masalah infrastruktur, Dedi Mulyadi juga menyoroti dampak negatif aktivitas penambangan di kawasan Galunggung. Penambangan yang merusak lingkungan berpotensi mengancam ekosistem pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber kehidupan dan identitas budaya masyarakat Tasikmalaya.
Ia pun menyerukan penghentian aktivitas penambangan yang merusak lingkungan tersebut. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan berdampak jangka panjang dan sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, langkah preventif sangat penting untuk diambil.
Netralitas Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur
Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia meminta agar Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak membawa kepentingan partai politik ke dalam pemerintahan.
Pemerintahan harus menjadi representasi seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Netralitas dan profesionalitas aparatur negara sangat krusial untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kritik Terhadap Praktik Balas Budi Tim Sukses
Gubernur Dedi Mulyadi juga mengkritik praktik balas budi terhadap tim sukses. Ia mengingatkan agar struktur pemerintahan tidak didominasi oleh tim sukses, melainkan diisi oleh aparatur negara yang profesional dan berintegritas.
Menurutnya, pemerintahan yang baik harus dijalankan oleh individu yang berkompeten dan berdedikasi, bukan berdasarkan hubungan personal atau politik. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Tata Kelola yang Transparan dan Berbasis Integritas
Terakhir, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis integritas. Ia mencontohkan beberapa langkah yang diterapkan di tingkat provinsi, seperti rekrutmen pejabat BUMD dan pengadaan asuransi yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Transparansi dan akuntabilitas penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan begitu, masyarakat akan merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Kesimpulan
Pidato Dedi Mulyadi tersebut menyoroti beberapa masalah krusial di Tasikmalaya, sekaligus memberikan arahan yang tegas untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Pesan-pesannya selaras dengan visi pembangunan yang berpihak pada rakyat dan menjauhi kepentingan politik praktis.
Harapannya, para pemimpin daerah terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik, mengutamakan kepentingan rakyat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Perbaikan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan profesionalisme aparatur merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Informasi Tambahan: Potensi Ekonomi Tasikmalaya
Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian dan UMKM. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan sektor ini, memberikan pelatihan dan akses permodalan kepada para petani dan pelaku UMKM.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang tepat, potensi ekonomi Tasikmalaya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini akan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.
Informasi Tambahan: Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sangat penting. Masyarakat perlu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan melaporkan adanya penyimpangan atau ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Transparansi informasi dan akses publik terhadap data pemerintahan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Penulis: Durotul Hikmah
