Dua puluh enam tahun telah berlalu sejak Tragedi Semanggi I, peristiwa yang menorehkan luka mendalam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ketidakadilan yang dialami para korban dan keluarga mereka hingga kini masih menjadi noda besar bagi penegakan hukum di negeri ini. Keadilan seakan menjadi barang mewah yang sulit digapai.
Tragedi Semanggi I terjadi pada 13 November 1998, di tengah euforia reformasi pasca-jatuhnya Soeharto. Demonstrasi mahasiswa dan rakyat menuntut perubahan, reformasi sistemik, dan penghentian dwifungsi ABRI. Namun, alih-alih merespon tuntutan damai, negara justru menggunakan kekerasan brutal.
Di sekitar simpang susun Semanggi dan Universitas Atma Jaya, aparat keamanan menembak demonstran dengan peluru tajam. Kendaraan lapis baja dikerahkan, dan kekerasan meluas hingga ke dalam kampus. Korban jiwa berjatuhan. Data Kontras mencatat sedikitnya 18 warga sipil meninggal, termasuk tujuh mahasiswa.
Pelanggaran HAM Berat dan Impunitas
Komnas HAM telah menyatakan Tragedi Semanggi I sebagai pelanggaran HAM berat. Serangan terhadap warga sipil dinilai sistematis dan terencana. Bahkan, Panglima ABRI saat itu secara terbuka membenarkan tindakan represif aparat. Temuan ini menguatkan dugaan adanya keterlibatan aktor intelektual di balik tragedi ini.
Ironisnya, hingga saat ini tidak ada satu pun pelaku yang dihukum. Upaya untuk mengadili para pelaku melalui Pengadilan HAM ad hoc selalu menemui jalan buntu. Penolakan pejabat negara untuk mengakui Semanggi I sebagai pelanggaran HAM berat menjadi penghalang utama dalam proses peradilan.
Pada tahun 2020, Jaksa Agung bahkan menyatakan kasus ini bukan pelanggaran HAM berat, sebuah pernyataan yang kontroversial dan bertentangan dengan hasil penyelidikan Komnas HAM. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.
Peran Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung
Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus dilakukan setelah penyelidikan dan penyidikan selesai. Namun, Kejaksaan Agung tetap menolak untuk melakukan penyidikan, berlindung di balik tafsir hukum yang dinilai bias dan tidak adil.
Penolakan ini bukan hanya menunjukkan kelemahan sistem hukum, tetapi juga mencerminkan kurangnya political will dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini menghambat upaya untuk mencapai rekonsiliasi nasional yang bermakna dan memberikan keadilan bagi korban.
Dampak Tragedi Semanggi I dan Aksi Kamisan
Tragedi Semanggi I bukan hanya soal angka korban, tetapi tentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnya sendiri. Peristiwa ini menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi hak-hak sipil dan demokrasi. Impunitas yang dinikmati para pelaku semakin memperparah luka yang mendalam.
Hingga kini, keluarga korban terus memperjuangkan keadilan melalui Aksi Kamisan. Setiap hari Kamis, mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara, menagih janji negara untuk mengungkap kebenaran dan menghukum para pelaku. Kegigihan mereka menjadi bukti betapa pentingnya perjuangan untuk keadilan dan pengakuan atas hak-hak korban.
Tragedi Semanggi I juga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (4) tentang penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk terus memperjuangkan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Informasi Tambahan: Peran Masyarakat Sipil
Organisasi masyarakat sipil, seperti Kontras dan Amnesty International, berperan penting dalam mendokumentasikan dan mengadvokasi kasus Tragedi Semanggi I. Laporan-laporan mereka menjadi bukti kuat atas pelanggaran HAM yang terjadi dan terus mendorong upaya penuntasan kasus ini. Dukungan dari masyarakat sipil internasional juga sangat penting dalam memberikan tekanan pada pemerintah Indonesia.
Perjuangan untuk mengungkap kebenaran dan mendapatkan keadilan dalam kasus Tragedi Semanggi I masih jauh dari selesai. Namun, kegigihan keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil memberikan secercah harapan agar suatu hari nanti, keadilan akan ditegakkan dan luka sejarah ini dapat mulai disembuhkan.
Keberanian untuk mengingat dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu menjadi kunci penting bagi terwujudnya demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan di Indonesia.
