Pemerintah Provinsi Banten tengah menghadapi sorotan terkait penggunaan anggaran dalam peresmian dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru. RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak dan RSUD Labuan di Kabupaten Pandeglang dilaporkan menghabiskan anggaran miliaran rupiah, memicu pertanyaan di tengah kebijakan efisiensi pemerintah.
Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, telah merespon dengan tegas akan melakukan audit atas pengeluaran tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Audit Anggaran Peresmian RSUD Cilograng dan Labuan
Keputusan audit ini muncul setelah terungkapnya pagu anggaran yang cukup besar untuk acara peresmian kedua RSUD tersebut. Data dari sirup.lkpp.go.id menunjukkan anggaran sebesar Rp900.000.000 untuk acara di RSUD Cilograng.
Anggaran serupa, Rp900.000.000, juga dialokasikan untuk peresmian RSUD Labuan yang bersumber dari APBD 2025. Besarnya anggaran ini menjadi sorotan utama.
Desakan Transparansi dari DPRD Banten
Anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah, turut menyuarakan desakan untuk audit menyeluruh. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Weliansyah berharap audit ini dapat mencegah potensi kegaduhan dan memastikan penggunaan anggaran sudah sesuai prosedur. Ia juga menyinggung kemungkinan audit lebih lanjut oleh BPK jika ditemukan indikasi penyelewengan.
Konteks Kebijakan Efisiensi Pemerintah
Peresmian kedua RSUD ini terjadi di tengah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Instruksi ini menekankan pentingnya penghematan dalam penggunaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk peresmian RSUD, di tengah dorongan efisiensi, menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pengeluaran pemerintah. Hal ini menjadi perhatian publik dan membutuhkan penjelasan rinci.
Wakil Gubernur Dimyati menegaskan akan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Audit yang direncanakan diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan publik.
Peresmian RSUD Cilograng telah dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025. Sementara, peresmian RSUD Labuan dijadwalkan pada Rabu, 28 Mei 2025. Hasil audit atas kedua peresmian ini sangat dinantikan publik.
Rincian Anggaran dan Item Belanja
Detail item belanja dalam anggaran Rp900.000.000 untuk masing-masing RSUD belum dipublikasikan secara resmi. Transparansi informasi mengenai rincian anggaran sangat dibutuhkan.
Publik berhak mengetahui alokasi dana secara spesifik, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan prinsip efisiensi. Penjelasan rinci akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.
Proses Audit dan Harapan Ke Depan
Belum ada informasi resmi mengenai jadwal dan mekanisme audit yang akan dilakukan. Publik menantikan transparansi penuh dalam proses audit ini.
Diharapkan audit ini tidak hanya fokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kesimpulan audit harus dipublikasikan secara luas.
Kejelasan terkait hasil audit akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi. Hal ini juga akan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Ke depan, diharapkan pemerintah Provinsi Banten lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan melibatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat Banten.
Dengan demikian, kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan, khususnya yang melibatkan anggaran publik. Semoga audit yang akan dilakukan memberikan hasil yang memuaskan dan menjawab keraguan masyarakat.
