Antrian panjang kendaraan, terutama sepeda motor, membayangi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa pekan terakhir. Kondisi ini, yang terpantau dari Kabupaten Belu hingga Sumba Timur, menimbulkan keresahan masyarakat.
Diduga kuat, praktik pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang oleh pengepul untuk dijual kembali secara eceran menjadi penyebab utama permasalahan ini. Praktik ini tak hanya merugikan negara, namun juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Praktik Penimbunan BBM Subsidi Makin Marak
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, membenarkan maraknya praktik penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi oleh spekulan.
Hal ini, menurut Ahad, telah menimbulkan keresahan yang signifikan di tengah masyarakat. Kerjasama lintas sektoral menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
Pertamina Patra Niaga, bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan kepolisian, telah memasang spanduk imbauan di SPBU 54.87102 Waingapu sebagai langkah awal.
Spanduk tersebut berisi peringatan tegas tentang penyalahgunaan BBM subsidi dan menjadi bagian dari upaya penertiban yang lebih komprehensif.
Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan
Kapolsek Kota Waingapu, Nathan R. Ubini Kuri, memberikan peringatan keras kepada masyarakat Sumba Timur dan sekitarnya.
Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.
Dari sisi internal, Pertamina telah memprioritaskan pengiriman BBM setiap hari mulai pukul 06.00 WITA. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan di SPBU.
Koordinasi intensif juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk menertibkan penjualan eceran BBM subsidi yang ilegal. Kerjasama ini penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan.
Pertamina juga telah mengimbau pengelola SPBU untuk memprioritaskan konsumen langsung dan menghindari melayani pengepul. Efektivitas imbauan ini, bagaimanapun, sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran aktif masyarakat.
Pentingnya Peran Serta Masyarakat dan Solusi Jangka Panjang
Ahad menekankan bahwa Pertamina, bersama pemerintah daerah dan APH, akan terus berupaya memberantas praktik spekulan BBM subsidi.
Penjualan BBM subsidi secara ilegal menyebabkan antrian panjang dan distribusi yang tidak merata, merugikan masyarakat banyak. Upaya ini perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
Bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran atau ketidaknyamanan dalam pelayanan SPBU, Pertamina menyediakan layanan pengaduan melalui Call Center 135.
Laporan masyarakat sangat penting untuk membantu pengawasan dan penertiban distribusi BBM subsidi. Keberhasilan upaya ini bergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
Ke depannya, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan teknologi untuk mendeteksi praktik ilegal, dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Dengan demikian, distribusi BBM subsidi dapat berjalan lancar dan merata, mengurangi antrian panjang di SPBU, dan menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat yang membutuhkannya.
