Seorang warga Kabupaten Bekasi mengadukan praktik pungutan liar (pungli) kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat kunjungan beliau ke daerah tersebut. Warga tersebut menceritakan pengalamannya saat merenovasi rumah.
Ia menjelaskan bahwa mandor yang ia gunakan untuk renovasi, selain menyediakan jasa pembuatan septic tank dan air, juga meminta sejumlah uang tambahan untuk setiap bagian rumah yang dibangun. Pembayaran ini bervariasi tergantung pada kemampuan warga untuk bernegosiasi.
Jika warga tidak mampu bernegosiasi dengan baik, mereka harus membayar lebih besar. Kisarannya antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000. Hal ini tentu sangat memberatkan warga yang hanya ingin memperbaiki rumahnya.
Praktik Pungli dalam Renovasi Rumah di Bekasi
Kasus ini menunjukkan adanya praktik pungli yang merajalela di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam sektor pembangunan rumah. Modus yang digunakan terbilang licik, dimana mandor memanfaatkan posisi dan kepercayaan warga untuk mendapatkan keuntungan tambahan.
Tidak hanya itu, warga tersebut juga menjelaskan bahwa tetangganya telah melaporkan hal serupa melalui DM Instagram kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Ini menandakan bahwa masalah pungli dalam renovasi rumah bukanlah kasus yang terisolasi.
Gubernur Dedi Mulyadi merespon aduan tersebut dengan menyatakan akan menyelidiki lebih lanjut. Janji beliau untuk menindaklanjuti aduan tersebut memberikan harapan bagi warga yang menjadi korban pungli.
Dampak Pungli terhadap Masyarakat
Praktik pungli ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Selain merugikan secara finansial, pungli juga menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap aparat.
Warga menjadi takut untuk melaporkan kejadian serupa karena khawatir akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ini menciptakan budaya diam yang justru memungkinkan praktik pungli semakin berkembang dan merajalela.
Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik pungli ini. Selain penyelidikan, dibutuhkan juga upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat agar mereka berani melapor.
Solusi dan Pencegahan Pungli
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini diantaranya adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat transparansi dalam proses perizinan dan pembangunan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya.
Selain itu, perlu adanya program edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pungli. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan untuk mengenali dan melaporkan praktik pungli agar mereka tidak menjadi korban.
Peningkatan transparansi dalam pengurusan perizinan pembangunan juga sangat krusial. Dengan sistem yang transparan, praktik pungli akan semakin sulit untuk dilakukan.
Peran Pemerintah dalam Memberantas Pungli
Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas pungli. Komitmen dan tindakan tegas dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
Diperlukan juga kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik pungli. Semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah dan memberantas pungli.
Dengan adanya kerjasama dan komitmen dari semua pihak, diharapkan praktik pungli dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman tanpa takut menjadi korban pungli.
Kasus pungli renovasi rumah di Bekasi ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari pungli.
Editor: Bayu Putra
Sumber: radarbogor.jawapos.com
Artikel Terkait:
- Dari Feast hingga Lomba Sihir, ‘Hindia’ Baskara Putra dan Simfoni Identitas yang Tak Pernah Selesai
- Mengenal Perunggu, Band ‘Rock Pulang Kantor’ dengan Lirik yang Dalam
- Dedi Mulyadi Soroti Rumah-Rumah Ilegal di Daerah Aliran Sungai Jawa Barat, Tunggu Keberanian Wali Kota dan Bupati untuk Membongkar
- Jabar Masih Punya Tunggakan BPJS Kesehatan Rp 334 Miliar, Dedi Mulyadi: Mungkin Dulu Lupa Dianggarkan
- Akui Server SPMB 2025 Kota Bogor Down, Disdik Minta Orang Tua Siswa Bersabar dan Berdoa
Terkini:
- Dari JPO Unpad hingga Sertifikasi Tanah, Ini Aspirasi yang Disampaikan saat Retreat Kepala Daerah IPDN
- Kapolri Resmikan Pembangunan 24 Dapur SPPG di Jateng, Targetkan Layani 90 Ribu Anak
- Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Sekolah: Banyak Anak-Anak Orang Miskin Bergaya Orang Kaya
- Pria Asal Prabumulih Sumsel Rela Jalan Kaki 26 Hari ke Lembur Pakuan untuk Bertemu Dedi Mulyadi, Ternyata Mau Minta Ini
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pastikan Terus Bongkar Bangunan Liar di Jabar, Siapkan Program Rumah Gratis untuk Pengganti
- Satgas Saber Pungli Kabupaten Bogor Resmi Dibubarkan, Tugasnya Diambil Alih Satgas Premanisme
- Imbas kebakaran, Pasar Kebon kembang Blok B Kota Bogor Ditutup Sementara, Pedagang Sempat Tak Bisa Masuk
- Pasar Kebon Kembang Blok B Kota Bogor terbakar, 3 Kios dan 17 Los Ludes, Diduga Akibat Korsleting
- Dicurhati Istri PHL di Bekasi soal Gaji Suaminya yang kerap Telat Cair, Dedi Mulyadi Janji Bicara dengan Bupati
- Dedi Mulyadi Blak-Blakan soal Kebijakan Penertiban Daerah Aliran Sungai hingga Tutup Tambang, Klaim Demi Masa Depan Jawa Barat
- Area Gunung Gede dan Pangrango Mau Dipagari, Dedi Mulyadi: Termasuk Relokasi Bangunan Tua di Puncak Bogor
- Jadi Korban Pungli Renovasi Rumah di Bekasi, Warga Mengadu ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
- Pemkab Bogor Rencanakan Pembangunan Jembatan Baru Rumpin-Gunungsindur
