Tragedi longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, telah menewaskan dan melukai puluhan orang. Peristiwa ini menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, serta mengungkap ketidakpedulian sejumlah pengusaha terhadap keselamatan pekerja.
Dedi Mulyadi, saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden tersebut. Ia menekankan bahwa peristiwa ini merupakan cerminan dari kelalaian pelaku usaha dan kelemahan peran negara dalam melindungi warga.
Ketidakpedulian Pengusaha dan Kelemahan Negara
Dedi Mulyadi secara tegas mengkritik banyak pengusaha pertambangan yang mengabaikan hak-hak dasar pekerja, termasuk keselamatan dan jaminan kerja. Fokus semata pada keuntungan, tanpa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial, dinilai sebagai penyebab utama kerentanan di lapangan.
Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah yang dianggap turut bertanggung jawab. Proses pemberian izin yang kurang hati-hati, khususnya untuk sektor usaha berisiko tinggi seperti pertambangan, dianggap sebagai bentuk pembiaran.
Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah
Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh aparatur pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin usaha. Setiap kelalaian birokrasi yang diketahui namun diabaikan akan dikenai sanksi pidana. Sikap pasif atau toleran terhadap pelanggaran prinsip-prinsip perizinan akan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bersikap tegas terhadap pelanggaran perizinan. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu perlu diterapkan untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan bertanggung jawab.
Rekomendasi dan Langkah ke Depan
Peristiwa longsor tambang Gunung Kuda menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif di sektor pertambangan. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur regulasi, tetapi juga harus hadir sebagai pengawas dan pelindung pekerja.
Selain itu, peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial bagi para pengusaha sangatlah krusial. Etika bisnis yang baik harus diutamakan, di atas semata-mata mengejar keuntungan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja bagi para pekerja juga perlu ditingkatkan.
Perbaikan Tata Kelola Pertambangan
Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain adalah revisi regulasi pertambangan yang lebih komprehensif dan mengutamakan aspek keselamatan kerja. Peningkatan kualitas pengawasan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga sangat penting.
Transparansi dalam proses perizinan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran akan membantu menciptakan lingkungan pertambangan yang lebih aman dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.
Kesimpulan
Tragedi Gunung Kuda merupakan tragedi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perubahan besar dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Dengan meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan tanggung jawab sosial, diharapkan tragedi serupa tidak akan terulang lagi.
Perhatian serius dari pemerintah dan kesadaran dari para pelaku usaha adalah kunci untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Prioritas harus diberikan kepada keselamatan dan kesejahteraan pekerja, bukan hanya pada keuntungan ekonomi semata.
Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan pengawasan di sektor pertambangan. Hal ini harus diiringi dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial bagi para pengusaha.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja yang komprehensif bagi para pekerja di sektor pertambangan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan kerja juga sangat diperlukan.
Editor: Durotul Hikmah
Tags: Dedi Mulyadi, Tambang Gunung Kuda
